Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bawang Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bawang Tahun 2024
22 Jan 2025(0285) 4486577 | kecamatanbawang2024@gmail.com
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bawang Tahun 2024
22 Jan 2025Maklumat Pelayanan Kecamatan Bawang
22 Jan 2025Survei Status Gizi Indonesia ( SSGI ) di Kabupaten Batang Tahun 2024
27 Sep 2024Pelayanan Samsat Keliling di Kantor Kecamatan Bawang
27 Sep 2023Kegiatan rutin selapan sekali di Kantor Kecamatan Bawang
23 Jul 2021DP3AP2KB Batang memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai upaya meningkatkan akses pengaduan, pendampingan, dan perlindungan korban kekerasan.
09 November 2026Pemkab Batang mendorong regenerasi perangkat desa melalui proses penjaringan dan seleksi yang transparan, dengan membuka kesempatan bagi generasi muda yang memiliki kemampuan teknologi informasi, kompetensi, integritas, serta semangat pengabdian untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan desa.
09 November 2026BPBD Kabupaten Batang telah menyalurkan 127.845 liter air bersih ke 13 desa terdampak kekeringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan darurat melalui distribusi air, BPBD mendorong pemerintah desa melakukan solusi jangka panjang, seperti perbaikan jaringan perpipaan, pembangunan sumur bor, dan penguatan sarana distribusi air agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air bersih setiap tahun.
09 November 2026Realisasi pendapatan retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) Kabupaten Batang tahun 2026 mencapai Rp3,89 miliar atau 155,86 persen dari target perubahan sebesar Rp2,5 miliar. Lonjakan penerimaan tersebut dipengaruhi aktivitas perusahaan di KEK Industropolis Batang, di mana sebagian pembayaran penggunaan TKA tetap tercatat masuk ke kas daerah akibat pemilihan lokasi kerja Batang dalam sistem TKA Online.
09 November 2026DPRD bersama Bupati Batang menyetujui Raperda RTRW Kabupaten Batang Tahun 20272047 sebagai pedoman penataan dan arah pembangunan wilayah selama 20 tahun ke depan. Regulasi ini diharapkan mampu menyelaraskan pengembangan kawasan industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur, serta investasi dengan prinsip pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
09 November 2026